SAMBUTAN KETUA PENYELENGGARA  RAPIMPROV KADIN JAWA BARAT TAHUN 2009

Assalamualaikum Wr. Wb.

 Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat telah selesai melaksanakan Rapat Pimpinan Provinsi KADIN Jawa Barat Tahun 2009, sebagaimana Amanat yang tersurat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN BAB V Pasal 28 tentang Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV). RAPIMPROV adalah rapat pimpinan jajaran organisasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergis dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar jajaran pada tingkat masing-masing. RAPIMPROV kali ini mengambil tema : “Meningkatkan Iklim Usaha Yang Kondusif Melalui Penguatan Kadin-Kadin Daerah” dan Sub Tema : “ Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Kewirausahaan & Potensi Lokal. RAPIMPROV KADIN Jawa Barat Tahun 2009 ini telah diikuti sekitar 252 peserta, dengan rincian sebagai berikut Dewan Pengurus sebanyak 75 peserta, Dewan Pertimbangan sebanyak 12 peserta, Dewan Penasehat sebanyak 9 peserta, Lembaga Kadin (LP3E, Advokasi, dan Konsultansi) sebanyak 22 peserta, Asosiasi yang terdiri atas 12 asosiasi dengan jumlah peserta sebanyak 16 peserta, Kadin daerah sebanyak 54 peserta, dan undangan sebanyak 64 peserta.

 Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para sponsor, narasumber pada acara seminar yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan RAPIMPROV, dan seluruh jajaran panitia pengarah/SC dan panitia pelaksana/OC, serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Pimpinan Provinsi Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.  Sehingga rangkaian acara dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar.

Demikian kami sampaikan dan permohonan  maaf panitia apabila dalam pelaksanaan kegiatan RAPIMPROV KADIN Jawa Barat Tahun 2009 ini banyak kekurangannya dan kekhilafan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima Kasih.

 Wassalamualaikum Wr. Wb.

 Bandung,   Juni 2009

Ketua Penyelenggara,

              Ttd

 

Herman Muchtar, SE

 SAMBUTAN KETUA UMUM KADIN JAWA BARAT

Assalamualaikum Wr. Wb.

 Salam Sejahtera bagi kita semua !

Tema RAPIMPROV KADIN Jawa Barat Tahun 2009 “Meningkatkan Iklim Usaha Yang Kondusif Melalui Penguatan Kadin-Kadin Daerah” adalah sebagai isyarat keberpihakan KADIN Jawa Barat dalam mengoptimalkan fungsi dan peran KADIN Kabupaten/Kota yang selama ini masih belum tercipta hubungan sinergis dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Anggota Luar Biasa (Asosiasi/Himpunan/Gabungan). Hal ini perlu disikapi semua pihak seyogyanya saat ini dapat mengembangkan potensi daerah sehingga mampu menerobos pangsa pasar global. 

KADIN Jawa Barat sebagai entitas pelaku usaha harus mengambil peran strategis dalam mengeksekusi persoalan-persoalan yang muncul dari perkembangan dunia usaha dan mengantisipasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para anggota. Para pendahulu dan senior kita telah sangat baik memposisikan serta membangun image KADIN Jawa Barat dimata stakeholder. Jika image positif (outwardlooking) dan pemberdayaan para anggota (inwardlooking) melalui kelembagaan KADIN Kabupaten/Kota berjalan secara simultan dan sinergis, tentu akan memberi manfaat langsung yang lebih konkrit.

Program Kerja tahun 2009 yang telah disepakati oleh seluruh peserta RAPIMPROV telang dirancang sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan anggota dengan harapan menjawab tantangan serta permasalahan dunia usaha dan marilah kita satukan tekad menjadi KADIN Jawa Barat sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Kiranya hasil RAPIMPROV KADIN Jawa Barat Tahun 2009 ini diharapkan dapat di implementasikan kedalam kebijakan-kebijakan strategis dan mendapatkan bantuan dan dukungan dari semua pihak agar dapat terlaksananya seluruh program yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya rakyat Indonesia, khususnya Jawa Barat dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dewan Pengurus

Ketua Umum Kadin Jawa Barat,

           Ttd

Agung Suryamal Sutisno

 

 PANDUAN

RAPAT PIMPINAN PROVINSI

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI JAWA BARAT TAHUN 2009

Bandung, 28 Mei 2009

 

 Tema :

Meningkatkan Iklim Usaha Yang Kondusif Melalui Penguatan Kadin Daerah

 

Sub Tema:

Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Kewirausahaan Potensi Lokal

 

Menyikapi situasi dan kondisi perekonomian di Jawa Barat yang menunjukkan tingginya tingkat pengangguran yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Berbagai masalah dan kendala dialami bagi para pelaku usaha terutama UMKM.

 

Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat dalam beberapa kesempatan sering memberikan masukan, tanggapan atas berbagai kebijakan Pemerintah,  agar para pelaku usaha terutama UMKM diberikan ruang gerak khusus untuk mampu mengembangkan usahanya, hal ini dapat mengurangi kondisi negatif yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan tingginya tingkat pengganguran identik pula dengan tingginya angka kriminalitas .

 

Sebagai suatu kegiatan konstitusional organisasi dalam rangka mengembangkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi & upaya sinergis dalam perencanaan dan pelaksanaan program antar jajaran, sehingga diperoleh kesamaan persepsi dan meningkatkan sinergitas peran KADIN, untuk itu Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat perlu mengadakan Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) KADIN JABAR 2009, dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

 

  LANDASAN HUKUM

  Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat 2009  diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Kamar Dagang dan Industri, Keppres No. 16/2006, tentang Persetujuan Perubahan AD-ART KADIN, khususnya Ketentuan pada :

  1. Anggaran Dasar / AD Pasal 27        : Dewan Pengurus Provinsi
  2. Anggaran Dasar / AD Pasal 28        : Rapat Pimpinan Provinsi

 

WEWENANG RAPIMPROV

Sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat 7 Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri, Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat 2009, mempunyai wewenang untuk :

  1. Menetapkan Sasaran dan Program Kerja Tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi.
  2. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergis dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar jajaran
  3. Membantu Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri dan hasilnya dipertanggung jawabkan kepada Musyawarah Provinsi (Muprov)

 

PERSIDANGAN

Persidangan dalam Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) Kamar Dagang dan Industri Jawa  Barat 2009 , terdiri atas :

  1. Sidang Pleno
  2. Sidang Komisi yang terbagi dalam 2 (dua) :

–      Sidang Komisi A      :  Organisasi & Rekomendasi

–      Sidang Komisi B      :  Program Kerja Tahunan

  Hasil rumusan Sidang Komisi yang disahkan dalam Sidang Pleno merupakan Rekomendasi untuk Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat mengenai Program Kegiatan dan kebijakan-kebijakan strategis organisasi yang perlu dilaksanakan pada Tahun 2009.

 

  Sebelum Pelaksanaan rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat 2009, dilaksanakan Rapat Dewan Pertimbangan, Rapat Dewan Pengurus Provinsi dan pertemuan persiapan penyelenggaraan RAPIMPROV KADIN JABAR 2009.

 

  PESERTA & PENINJAU

  Peserta Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat 2009,  terdiri dari :

 

  PESERTA,

  1. Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat
  2. Dewan Pengurus Lengkap Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat
  3. Ketua-Ketua Kadin Kabupaten/Kota se- Jawa Barat
  4. Ketua setiap Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat

 

 PENINJAU

  1. Ketua & Anggota Kehormatan Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat
  2. Ketua/Wakil Ketua & Anggota Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat
  3. Ketua/Wakil Ketua & Anggota Badan/Lembaga Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat
  4. Utusan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota se- Jawa Barat
  5. Utusan Asosiasi/Himpunan/Gabungan (ALB) Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat
  6. Direktur Eksekutif Kadin Jawa Barat & Kadin Kabupaten/Kota se- Jawa Barat 

 

 TEMA

Meningkatkan Iklim Usaha Yang Kondusif Melalui Penguatan Kadin Daerah

 

 SUB TEMA,

Meningkatkan Daya saing Daerah Melalui Pengembangan Kewirausahaan & Potensi Lokal

 

SASARAN

 

Sasaran atau Output dari Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat 2009 adalah Rencana Program Kerja Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 serta kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka peningkatan perekonomian Jawa Barat.

 

MATERI PEMBAHASAN

 

Materi Pembahasan Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 adalah Kebijakan Umum dan Rencana Program Kerja Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Masa Bakti 2008 – 2013.

Materi Pembahasan , antara lain :

 

  1. Rencana Program Kerja Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat dari masing-masing Bidang dan Komite Tetap;
  2. Materi yang disampaikan oleh Para Nasumber & Pandangan Umum para Peserta Rapimprov Kadin Jawa Barat Tahun 2009.

 

 

–      Sambutan Gubernur Jawa Barat

–      Paparan dari Menteri UMKM

–      Paparan dari Menteri Perdagangan

–      Paparan AD/ART – VISI & MISI KADIN

 

PENYELENGGARAAN

 

Pelaksanaan Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 , membentuk Panitia Penyelenggara Rapimprov Kadin Jawa Barat Tahun 2009, yang terdiri dari Patia Penyelenggara; Panitia Pengarah & Panitia Pelaksana dengan Surat Keputusan Nomor : SKEP.0076/KU/III/2009, tanggal 30 Maret 2009 , yang penyelenggaraan pada :

 

Hari/Tanggal         : 28 Mei 2009

Waktu                   : Jam 08.00 – 18.00 Wib

Tempat                 : Hotel Hilton, Jalan HOS Tjokroaminoto No.41-43,

  Pasirkaliki – Bandung                            

Agenda Acara        : terlampir

 

PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009, menjadi tanggung jawab Panitia Penyelenggara c/q Panitia Pelaksana Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009. Sumber pembiayaan dari para donator/ sponsor dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, serta tidak bertentangan dengan prosedur dan aturan organisasi.

 

LAPORAN

Laporan Hasil Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat, sudah harus diterima oleh Kadin Kabupaten/Kota dan Asosiasi/Himpunan/Gabungan se- Jawa Barat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyelenggaraan RAPIMPROV KADIN JAWA BARAT Tahun 2009, setelah melalui proses dari hasil-hasil persidangan yang telah dirangkum oleh Tim Pengarah / SC selanjutnya disampaiakan kepada Dewan Pengurus melalui Ketua Umum Kadin Jawa Barat.

 

 

 

 

JADWAL ACARA

RAPAT PIMPINAN PROVINSI

KAMAR DAGANG DAN INDUTRI JAWA BARAT

Bandung, 28 Mei 2009

 

NO.

WAKTU

 

URAIAN

PENANGGUNGJAWAB

01. 08.00 –09.00 Registrasi Peserta

Coofee Break I

 

Panitia Pelaksana (OC) Rapimprov
02. 09.00 – 10.00 Pembukaan :

–       Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

–       Laporan Ketua Penyelenggara

 

–       Sambutan Ketua Umum Kadin Jawa Barat

 

–       Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jawa Barat

 

–       Sambutan / Peresmian oleh :

      Gubernur Jawa Barat

 

–       Do’a

 

 

– Herman Muchtar

 

– Agung S. Sutisno

 

-Jajat Priatna Purwita

 

 

– Achmad Heryawan

 

Panitia

03. 10.00 – 13.00 PANEL  
  10.00 – 10.45 Paparan 1:

Kebijakan & Program UMKM

Oleh : Menteri Koperasi & UMKM RI

“Kebijakan Pengembangan Koperasi & UMKM: Kondisi saat ini dan tantangan ke depan”

Panitia Pelaksana (OC) Rapimprov

 

 

  10.45 – 11.30 Paparan 2 :

Wakil Gubernur Jawa Barat;

Meningkatkan Daya Saing Daerah, melalui Penembangan Kewirausahaan & Potensi Lokal

  11.30 – 12.00 Paparan 3 : 

Departemen Perdagangan

“Kebijakan Pengembangan Pasar Industri Pangan 2009-2010”

 

  12.00 – 12.30 Paparan 4 : 

Jan Burhanudin

“Perubahan Budaya Kerja Di Era Globalisasi”

  12.30-13.00 Tanya Jawab dipandu oleh Moderator :

Ketua LP3E Kadin Jabar

04. 13.00 – 14.05 Istirahat, Sholat, Makan Siang

(ISHOMA)

Panitia Pelaksana (OC) Rapimprov
05. 14.05 – 15.00 SIDANG PLENO I

  1. Pengesahan Kuorum, Jadwal Acara & Tata Tertib Rapimprov

 

  1. Penyampaian Rancangan Program Kerja Kadin Jawa Barat Tahun 2009

 

  1. Pembagian Komisi

 

 

Panitia Pengarah (SC) Rapimprov

Ketua Umum & Para WKU Kamar Dagang dan Industri

Jawa Barat

06. 15.00 – 15.30 Coffee Break II

 

Panitia Pelaksana (OC) Rapimprov
07. 15.30 – 17.30 SIDANG KOMISI

 

Komisi A : Organisasi & Rekomendasi

 

Komisi B : Program Kerja

 

SIDANG PLENO II

  1. Laporan Hasil Sidang Komisi A & B

 

  1. Pengesahan Hasil Sidang Komisi A & B

 

  1. Pembacaan Keputusan Rapimprov Kadin Jabar Tahun 2009

 

Panitia Pengarah (SC) Rapimprov      

Komisi A: …………….

 

Komisi B : …………..

 

 

 

 

WKU. Organisasi

08. 17.30 – 18.00 Acara Penutupan

Sambutan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat , dan Setda Jawa Barat sekaligus menutup Rapimprov Kadin Jawa Barat Tahun 2009

Panitia Pelaksana (OC) Rapimprov

 

 

TATA TERTIB

 

Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) Kamar Dagang dan industri Jawa Barat Tahun 2009

 

B A B  I

UMUM

 

Pasal  1

Nama

Rapat Pimpinan  Kadin Provinsi, disingkat RAPIMPROV , adalah Rapat Pimpinan jajaran organisasi  dilaksanakan sekali setahun.

 

Pasal 2

Dasar

RAPIMPROV Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009, diselenggarakan berdasarkan :

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, tentang Kamar Dagang dan Industri
  2. Pasal 28 Anggaran Dasar Kamar Dagang dan industri yang disetujui dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2006.

 

Pasal 3

Tujuan

RAPIMPROV Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009, diadakan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar jajaran pada tingkat masing-masing.

 

Pasal 4

Wewenang

RAPIMPROV Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009, mempunyai wewenang :

  1. Menetapkan Sasaran dan Program Kerja Tahun 2009 serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi;
  2. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi dan upaya sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar jajaran;
  3. Membantu Dewan Pengurus Provinsi Jawa Barat untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri, dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Provinsi (MUPROV)

 

BAB II

Pasal 5

Peserta & Peninjau

  1. Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009, terdiri dari PESERTA & PENINJAU
  2. PESERTA RAPIMPROV, terdiri dari :
    1. Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan industri Jawa Barat
    2. Dewan Pengurus Lengkap Kadin Jawa Barat
    3. Ketua Kadin Kabupaten/Kota
    4. Ketua Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Jawa Barat
    5. PENINJAU RAPIMPROV, terdiri dari :
      1. Ketua & Anggota Kehormatan Kadin Jawa Barat
      2. Direktur Eksekutif Kadin Jawa Barat & Kadin Kab/Kota
      3. Peninjau dari Kadin Kab/Kota

 

Pasal 6

Hak & Kewajiban Peserta & Peninjau

Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009

  1. Hak & Kewajiban Peserta & Peninjau Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 :

     Setiap Peserta Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009, mempunyai hak yang sama yaitu hak suara dan hak bicara

  1. Hak Suara, yakni hak mengambil Keputusan untuk peserta dalam sidang-sidang Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009
  2. Hak bicara, yakni hak mengajukan usul, saran dan pendapat serta mengajukan pertanyaan untuk peserta dan peninjau dalam sidang-sidang Rapimprov Kadin Jawa Barat Tahun 2009.

Hak mengikuti seluruh acara Rapimprov Kamar Dagang dan industri Jawa Barat Tahun 2009

  1. Kewajiban Peserta dan Peninjau Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 : Setiap Peserta dan Peninjau Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 mempunyai kewajiban sebagai berikut :
    1. Mentaati dan melaksanakan semua Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri serta Tata Tertib dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai Penyelenggaraan Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
    2. Memakai tanda Pengenal Kepesertaan masing-masing selama mengikuti Rapimprov Kadin Jawa Barat Tahun 2009.
    3. Mengikuti seluruh acara Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 dengan tertib dan bertanggungjawab dengan didasari semangat Musyawarah untuk kepentingan organisasi;
    4. Mengisi dan menandatangani daftar hadir Peserta/Peninjau yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009;
    5. Menunjukkan SURAT MANDAT dari Peserta/Peninjau Rapimprov Kadin Jawa Barat Tahun 2009 yang wajib membawa Surat Mandat.

 

Pasal 7

Kuorum

  1. Persidangan Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 kuorum dan dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah peserta Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (8) dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.
  2. Jika kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 dapat ditunda selama dua kali lima menit.
  3. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) kuorum belum juga tercapai, maka Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.

 

BAB  III

PERSIDANGAN

Pasal 8

  1. Persidangan dalam Rapimprov Kamar Dagang dan industri Jawa Barat Tahun 2009 terdiri dari Sidang Pleno dan Sidang Komisi
  2. Sidang Pleno Rapimprov Kamar Dagang dan industri Jawa Barat Tahun 2009, adalah persidangan untuk :
    1. Menetapkan atau mensahkan jadwal acara tata tertib Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009
    2. Menyampaikan laporan kegiatan Tahun 2009 dan rencana kerja Tahun 2009 Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat
    3. Menyampaikan dan menampung Pandangan Umum dari Kadin Kabupaten/Kota maupun dari peserta Rapimprov Kamar Dagang dan industri Jawa Barat Tahun 2009
    4. Membahas dan menetapkan kebijakan atas masalah-masalah yang menjadi wewenang Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Kadin;
    5. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi sinkronisasi dan upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar jajaran
    6. Menetapkan sasaran dan program kerja Tahun 2009 serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi.
    7. Sidang Komisi Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009, adalah persidangan untuk membahas secara khusus aspek-aspek yang terkait dengan tujuan dan hasil Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009, yaitu :
      1. Sidang Komisi A     : Organisasi & Rekomendasi
      2. Sidang Komisi B     : Program kerja Tahun 2009

 

Pasal 9

Pimpinan Sidang

  1. Pimpinan Sidang Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 terdiri dari Ketua Umum dan beberapa orang unsure Dewan Pengurus Kamar Dagang dan industry Jawa Barat yang diketahui oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat atau yang ditunjuk untuk mewakilinya;
  2. Pimpinan Sidang Komisi Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 terdiri dari beberapa orang dari unsur Kadin Provinsi, Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa (ALB) yang dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari peserta siding Komisi Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 bersangkutan

 

Pasal 10

Wewenang dan Kewajiban Pimpinan Sidang

  1. Wewenang Pimpinan Sidang Pleno dan Sidang Komisi Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 , adalah :
    1. Meneliti keabsahan setiap Peserta dan Peninjau dalam persidangan yang dipimpinnya serta menetapkan keputusan jika terdapat keraguan diatasnya;
    2. Mengatur, membatasi dan jika perlu menghentikan pelaksanaan hak bicara dan hak suara peserta dan hak bicara peninjau

 

 

  1. Kewajiban Pimpinan Sidang Pleno dan Sidang Komisi Rapimprov Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009, adalah :
    1. Memimpin persidangan agar terlaksana dengan lancer sesuai dengan kerangka acuan, jadwal acara dan tata tertib RAPIMPROV KADIN Jawa Barat Tahun 2009 serta berdasarkan anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga KADIN;
    2. Menandatangani hasil Sidang Pleno dan Sidang Komisi-komisi dengan Ketentuan sebagai berikut :

–      Pimpinan siding Komisi menandatangi hasil siding komisi dan menyerahkannya kepada Pimpinan Sidang Pleno untuk dibahas dan ditetapkan menjadi keputusan RAPIMPROV Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009

–      Pimpinan Sidang Pleno menandatangani hasil Sidang Pleno berupa keputusan-keputusan RAPIMPROV Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 yang selanjutnya menyerahkan kepada Panitia Pengarah/SC untuk disempurnakan.

 

Pasal  11

Tim Perumus Hasil Persidangan

  1. Tim Perumus hasil Sidang RAPIMPROV Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009.
  2. Untuk kelancaran persidangan, Tim Perumus hasil siding Komisi ditentukan oleh Pimpinan Sidang Komisi masing-masing setelah persidangan selesai sebelum siding pleno dimulai.

 

BAB  IV

PENUTUP

Pasal  12

Penutup

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur dalam agenda yang ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata tertib RAPIMPROV KADIN Jawa Barat Tahun 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT KETETAPAN

RAPIMPROV KADIN JAWA BARAT TAHUN 2009

NOMOR : 01/RAPIMPROV 2009/KADIN JABAR/V/2009

 

Tentang

 

PENGESAHAN JADWAL ACARA & TATA TERTIB

RAPIMPROV KADIN JAWA BARAT TAHUN 2009

 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV)

Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009

 

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan RAPIMPROV KADIN Jawa Barat Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Jadwal Acara dan Tata Tertib RAPIMPROV KADIN  Jawa Barat Tahun 2009
    2. Bahwa untuk itu, perlu ditetapkan Keputusan RAPIMPROV tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib RAPIMPROV KADIN Jawa Barat Tahun 2009.
       
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, tentang Kamar Dagang dan Industri
    2. Keppres No. 61 Tahun 2000, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN
    3. Surat Keputusan Kadin Indonesia Nomor : Skep/074/DP/V/2009 tentang Pengesahan Struktur Organisasi dan Personalia  Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat Sisa Masa Bakti 2008 – 2013
    4. Rapat Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat, tanggal 03 April 2009
    5. Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat, nomor : SKEP.0076/KU/III/2009, tentang Pembentukkan Panitia Penyelenggara; Panitia Pengarah ; Panitia Pelaksana RAPIMPROV Kadin Jawa Barat Tahun 2009
       
Memperhatikan : 1. Rancangan Acara Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009, yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah / SC
    2. Kesepakatan para Peserta & Peninjau RAPIMPROV KADIN Jawa Barat dalam SIDANG PLENO
       

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan :   Ketetapan RAPIMPROV Kadin Jawa Barat Tahun 2009 tentang Pengesahan Jadwal Acara dan Tata Tertib RAPIMPROV KADIN Jawa Barat Tahun 2009
Pertama :   Jadwal Acara dan Tata Tertib RAPIMPROV KADIN Jawa Barat Tahun 2009 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada ketetapan ini.
Kedua :   Jadwal Acara dan Tata Tertib tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini merupakan Pedoman bagi Peserta & Peninjau dalam Penyelenggaraan dan Persidangan selama acara RAPIMPROV berlangsung
Ketiga :   Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali bila diperlukan atas kesepakatan para Peserta RAPIMPROV.
       

 

Ditetapkan  di         : Bandung

                                               Pada Tanggal                   : 28 Mei 2009

                                               Jam                       : 14.20

 

Rapat Pimpinan Provinsi Tahun 2009

Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat

 

 

PIMPINAN  SIDANG

              Sekretaris,                                                                  Ketua,

 

 

                   TTD                                                                       TTD

( RUDI RAKIAN )                                                     ( AGUNG S SUTISNO )

 

Anggota- Anggota

 

             TTD                                         TTD                                          TTD

( HERMAN MUCHTAR )                ( IWAN GUNAWAN )                    ( BASIT SUBAHI )

HASIL SIDANG KOMISI – A

TENTANG IURAN KEANGGOTAAN, APBO, DAN REKOMENDASI

RAPAT PIMPINAN PROVINSI KADIN JAWA BARAT TAHUN 2009

 

  1. IURAN KEANGGOTAAN
    1. Besaran biaya iuran anggota tahun 2009 ditetapkan sama besar dengan besaran biaya yang berlaku saat ini.
    2. Direkomendasikan kenaikan besaran biaya sebesar 20% diterapakan pada tahun 2010 yang diputuskan dalam Rapimprov Kadin Jabar 2009.
    3. Ketentuan perimbangan pembagian keuangan disetujui sesuai dengan draft

 

Kualifikasi

Besaran Biaya saat ini/tahun

Iuran Anggota Biasa (AB)

Perusahaan Besar (PB)

2.400.000

Perusahaan Menengah (PM)

720.000

Perusahaan Kecil (K1)

300.000

Perusahaan Kecil (K2)

120.000

Iuran Anggota Luar Biasa (ALB)

Provinsi

1.200.000

Kabupaten/Kota

600.000

Pergantian Kartu Anggota Tercatat (AT)

AB Tercatat (AB-T)

30.000

ALB Tercatat (ALB-T)

200.000

Iuran Pangkal Anggota Biasa (AB)

Perusahaan Besar (B)

500.000

Perusahaan Menengah (M)

250.000

Perusahaan Kecil (K1)

50.000

Iuran Pangkal anggota Luar Biasa (ALB)

ALB Provinsi

2.500.000

ALB Kabupaten/Kota

1.000.000

 

 

–      Perimbangan Pembagian Keuangan (AB)

Kadin Kabupaten/Kota                                    : 60%

Kadin Provinsi                                               : 30%

Kadin Indonesia                                             : 10%

 

–      Perimbangan Pembagian Keuangan (ALB)

ALB Kadin Indonesia                                      : 10%

ALB Kadin Provinsi                                         : 90%

 

          ALB Kabupaten/Kota                                      : 60%

          ALB Kadin Provinsi                                         : 30%

          ALB Kadin Indonesia                                      : 10%

 

  1. Biaya Sertifikasi

Kelas K-2                                                     : Rp.      25.000,-/Sub Bidang

Kelas K-1                                                     : Rp.      50.000,-/Sub Bidang

Kelas M                                                       : Rp.    500.000,-/Sub Bidang

Kelas B                                                        : Rp. 1.250.000,-/Sub Bidang

 

 

  1. REKOMENDASI KEPADA GUBERNUR
    1. Agar Gubernur mengkoordinasikan pemanfaatan corporate social responsibility (CSR) perusahaan (BUMN, BUMD, BUMS) yang berkantor pusat di Jakarta (luar Jawa barat) namun beroperasi di jawa barat.
    2. Merevitalisasi fungsi dan peran Majelis Pendidikan Kejuruan Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam Rangka Link and Match antara dunia usaha dengan dunia pendidikan.
    3. Agar Gubernur berkenan mengevaluasi implementasi instruksi Gubernur No 1 tahun 2008 tentang Peningkatan kordinasi dalam rangka pencepatan dunia usaha di Jawa Barat dan membentuk forum komunikasi dan Pembina dunia usaha di Jawa barat.
    4. Berkenan melakukan gerakan kewirausahaan untuk masyarakat seluruh Jawa Barat.
    5. Agar di seluruh Jawa barat dibentuk pelayanan satu atap berbasis Teknologi Informasi.
    6. Agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota mengalokasikan APBD nya untuk peningkatan kapasitas dunia usaha.

 

  1. REKOMENDASI KEPADA KADIN PROVINSI
    1. Untuk membangun kehidupan organisasi yang sehat dan dinamis maka perlu adanya kebijaksanaan terhadap persyaratan calon ketua, yaitu perusahaannya terdaftar menjadi anggota Kadin sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA B Kadin dan telah berpengalaman dalam kepengurusan Kadin. Hal ini diberlakukan bagi Kadin Kabupaten/Kota yang tidak dapat memenuhi ketentuan AD/ART Kadin.
    2. Membentuk tim pengkajian AD/ART Kadin
    3. Membentuk tim pengkajian UU no 1 tahun 1987
    4. Hasil kedua pengkajian tersebut diatas di rekomendasikan untuk dibawa ke Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) Kadin Indonesia.
    5. Memperjuangkan kepada Kadin Indonesia agar klasifikasi perusahaan disesuaikan dengan SIUP
    6. Agar pengurus Kadin Jabar melakukan kunjungan ke Bupati/Walikota dalam upaya penguatan Kadin daerah
    7. Agar mengatur pembidangan kompetensi usaha oleh asosiasi dunia usaha
    8. Agar menyusun data base dunia usaha baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota bekerja sama dengan instansi Pemerintah Daerah

 

 

  1. REKOMENDASI KEPADA KADIN INDONESIA
    1. Ijin investasi selain ketentuan yang harus dilakasanakan oleh BKPM menurut UU 25/2007 tentang penanaman modal kewenangannya di berikan kepada pemerintah provinsi dan/atau kab/kota sesuai dengan skala
    2. Agar Kadin disemua tingkatan dilibatakan secara aktif dalam setiap pembangunan sejak perencanaan, pelakasanaan, dan pengwasan sesuai dengan UU no 25/2004 tentang perencanaan pembangunan nasional

 

  1. APBO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NO

URAIAN

VOLUME

FREKUENSI

SATUAN

PENERIMAAN

JUMLAH

 

 

 

 

 

 

 

1

KTA

1

12

Bulan

35,000,000

420,000,000

 

 

 

 

 

 

 

2

KPT

1

12

Bulan

25,000,000

300,000,000

 

 

 

 

 

 

 

3

Certificate of Origin

1

12

Bulan

16,500,000

198,000,000

 

 

 

 

 

 

 

Total Penerimaan

918,000,000

             
             
 

Bandung, 2 Febuari 2009

       
 

Sekretariat Kadin Jabar

   

Mengetahui

 
             
             
 

     TTD

     

           TTD

 
 

Titin Hertin

     

Dra. Arini Wilar, MBA

 

Keuangan

     

Pjs. Direktur Eksekutif

 

RENCANA PENERIMAAN ORGANISASI

KADIN JAWA BARAT TAHUN 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ORGANISASI (RAPBO)

KADIN JAWA BARAT TAHUN 2009

NO

URAIAN

VOLUME

SATUAN

FREKUENSI

SATUAN

BIAYA SATUAN

JUMLAH

A

BELANJA PEGAWAI

 

 

 

 

 

 

1

Gaji Pegawai

 

 

 

 

 

 

a

Pjs. Direktur Eksekutif

1

Orang

12

Bulan

2,065,000

24,780,000

b

Kepala Bagian

1

Orang

12

Bulan

1,315,000

15,780,000

c

Kepala Bagian

1

Orang

12

Bulan

1,165,000

13,980,000

d

Kepala Bagian

1

Orang

12

Bulan

1,065,000

12,780,000

e

Staf

1

Orang

12

Bulan

1,115,000

13,380,000

f

Staf

1

Orang

12

Bulan

1,115,000

13,380,000

g

Staf

2

Orang

12

Bulan

1,015,000

24,360,000

h

Staf

1

Orang

12

Bulan

940,000

11,280,000

i

Staf

1

Orang

12

Bulan

940,000

11,280,000

j

Pembantu Umum

2

Orang

12

Bulan

940,000

22,560,000

k

Pembantu Umum

1

Orang

12

Bulan

800,000

9,600,000

l

Supir

1

Orang

12

Bulan

940,000

11,280,000

2

Tunjangan Makan

14

Orang

240

Hari

13,000

43,680,000

3

Tunjangan Transportasi

14

Orang

240

Hari

12,000

40,320,000

4

Lembur

14

Orang

12

Bulan

1,000,000

12,000,000

5

Kesejahteraan/Rawat Jalan

14

Orang

12

Bulan

500,000

6,000,000

6

THR/Lebaran

14

Orang

1

Periode

15,370,000

15,370,000

 

Jumlah

 

 

 

 

 

301,810,000

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Belanja Organisasi

 

 

 

 

 

 

I

Biaya Rutin

 

 

 

 

 

 

1

Telepon

5

Line

12

Bulan

2,000,000

24,000,000

2

Listrik

1

 

12

Bulan

700,000

8,400,000

3

Air

1

 

12

Bulan

100,000

1,200,000

4

Kebersihan

1

 

12

Bulan

150,000

1,800,000

5

Cetakan:

 

 

 

 

 

 

a

Kop Surat

2

Rim

12

Bulan

150,000

3,600,000

b

Amplop Kabinet

5

Dus

12

Bulan

50,000

3,000,000

c

Amplop Coklat Besar

50

Buah

12

Bulan

2,000

1,200,000

d

Map Lipat

50

Buah

12

Bulan

2,500

1,500,000

6

Fotocopy

 

 

 

 

 

 

a

Tinta Fotocopy

1

Buah

12

Bulan

300,000

3,600,000

b

Kertas

10

Rim

12

Bulan

33,000

3,960,000

7

Biaya Dinas Karyawan

1

Periode

12

Bulan

500,000

6,000,000

8

Pengiriman Surat (Porto)

4

Periode

12

Bulan

250,000

12,000,000

9

Pemeliharaan Inv.Kantor

 

 

 

 

 

 

a

Kendaraan Dinas

1

Unit

12

Bulan

1,000,000

12,000,000

b

Komputer

7

Unit

12

Bulan

200,000

16,800,000

c

Mesin Fotocopy

0

Unit

12

Bulan

 

 

10

Pemeliharaan Gd. Kantor

1

Unit

12

Bulan

500,000

6,000,000

11

Konsumsi Rapat Rutin

4

Paket

12

Bulan

500,000

24,000,000

12

Iuran RT/RW

1

Periode

12

Bulan

 

 

13

Koran&Majalah

1

Periode

12

Bulan

383,500

4,602,000

14

Alat Tulis Kantor

1

Periode

12

Bulan

1,000,000

12,000,000

15

Biaya RT. Kantor

1

Periode

12

Bulan

300,000

3,600,000

 

Jumlah

 

 

 

 

 

149,262,000

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Kewajiban Organisasi

 

 

 

 

 

 

1

Kadin Indonesia

1

Periode

12

Bulan

7,500,000

90,000,000

2

Kadin Kab. Bandung

1

Periode

12

Bulan

1,250,000

15,000,000

 

Jumlah

 

 

 

 

 

105,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Kegiatan Organisasi

 

 

 

 

 

 

1

Biaya Pertemuan

2

 

12

Bulan

2,000,000

48,000,000

2

Sumbangan Sosial

2

 

12

Bulan

500,000

12,000,000

3

Seminar/Lokakarya/Dialog

1

 

12

Bulan

1,000,000

12,000,000

4

Biaya Dinas Pengurus

2

 

12

Bulan

1,000,000

24,000,000

5

Informasi&Layanan

2

 

12

Bulan

500,000

12,000,000

6

Pembelian Inventaris

1

 

12

Bulan

500,000

6,000,000

 

Jumlah

 

 

 

 

 

114,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PENGELUARAN

 

 

 

 

 

670,072,000

               
 

Bandung, 2 Febuari 2009

           
 

Sekretariat Kadin Jabar

       

Mengetahui

 
               
               
 

     TTD

       

          TTD

 
 

Titin Hertin

       

Dra. Arini Wilar, MBA

 

Keuangan

       

Pjs. Direktur Eksekutif

                                               

 

 

 

 

 

 

PIMPINAN SIDANG KOMISI A

Ketua,                                                                   Sekretaris, 

 

          TTD                                                                          TTD

 

 Ir. H. Radjab Tampubolon                                            Ir. Sitti Wahyuna Bintari, MS  

Anggota- Anggota

 

             TTD                                         TTD                                        TTD

 

    ( Evan T Wibowo )                ( Drs. Ali Syarief, MBA )           ( Ali Hendarmin. SH,MM)

 

 

SURAT KEPUTUSAN

RAPIMPROV KADIN JAWA BARAT TAHUN 2009

NOMOR : 02/RAPIMPROV 2009/KADIN JABAR/V/2009

 

Tentang

 

REKOMENDASI IURAN KEANGGOTAAN KADIN SE JAWA BARAT TAHUN 2009, REKOMENDASI Keputusan Sidang Komisi Organisasi & Rekomendasi Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat, REKOMENDASI Anggaran Pendapatan dan Biaya Organisasi (APBO)

 Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009

 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV)

Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009

 

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan RAPIMPROV KADIN Jawa Barat Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Rekomendasi tentang masalah internal dan eksternal organisasi dalam RAPIMPROV KADIN  Jawa Barat Tahun 2009
    2. Bahwa untuk itu, perlu ditetapkan Keputusan RAPIMPROV tentang Rekomendasi masalah internal dan eksternal organisasi dalam RAPIMPROV KADIN Jawa Barat Tahun 2009.
       
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, tentang Kamar Dagang dan Industri
    2. Keppres No. 61 Tahun 2000, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN
    3. Surat Keputusan Kadin Indonesia Nomor : Skep/074/DP/V/2009 tentang Pengesahan Struktur Organisasi dan Personalia  Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat Sisa Masa Bakti 2008 – 2013
    4. Rapat Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat, tanggal 03 April 2009
    5. Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat, nomor : SKEP.0076/KU/III/2009, tentang Pembentukkan Panitia Penyelenggara; Panitia Pengarah ; Panitia Pelaksana RAPIMPROV Kadin Jawa Barat Tahun 2009
       
Memperhatikan : 1. Rancangan Rekomendasi tentang masalah internal dan eksternal organisasi dalam Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009, yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah / SC
    2. Kesepakatan para Peserta & Peninjau RAPIMPROV KADIN Jawa Barat dalam SIDANG PLENO
       

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan :   Ketetapan RAPIMPROV Kadin Jawa Barat Tahun 2009 tentang Pengesahan Rekomendasi Iuran Keanggotaan Kadin Se Jawa Barat tahun 2009, Rekomendasi Keputusan Sidang Komisi Organisasi & Rekomendasi Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat, Rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Biaya Organisasi (APBO) KADIN Jawa Barat Tahun 2009
Pertama :   Rekomendasi Iuran Keanggotaan KADIN Se Jawa Barat Tahun 2009, Rekomendasi Keputusan Sidang Komisi Organisasi & Rekomendasi Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat, Rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Biaya Organisasi (APBO) KADIN Jawa Barat Tahun 2009 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada ketetapan ini.
Kedua :   Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila ditemukan kesalahan dikemudian hari.
       

 

Ditetapkan  di   : Bandung

                                               Pada Tanggal    : 28 Mei 2009

                                               Jam                  : 17.05

 

Rapat Pimpinan Provinsi Tahun 2009

Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat

 

 

 

 

 

PIMPINAN  SIDANG

              Sekretaris,                                                                  Ketua,

 

 

                   TTD                                                                         TTD

( RUDI RAKIAN )                                                     ( AGUNG S SUTISNO )

 

Anggota- Anggota

 

 

               TTD                                       TTD                                        TTD

( HERMAN MUCHTAR )                ( IWAN GUNAWAN )                    ( BASIT SUBAHI )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL SIDANG KOMISI – B

TENTANG PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2009

RAPAT PIMPINAN PROVINSI KADIN JAWA BARAT TAHUN 2009

 

Program Kerja Tahun 2009

 

Pendahuluan

 

Adalah menjadi suatu keniscayaan bahwa setiap kali pergantian kepengurusan yang baru, muncul ajuan-ajuan program yang orientasinya adalah “Perubahan”. Perubahan yang dimaksud adalah situasi yang lebih baik dari hari-hari yang lalu. Keinginan akan perubahan kearah yang lebih baik itu sesungguhnya  adalah suatu “sunnatullah”. 

Program kerja Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat yang akan kita bahas didalam Rapat Pimpinan ini, didasarkan kepada:

  1. Visi Misi yang kami tawarkan ke daerah-daerah pada saat melakukan kampanye ke daerah-daerah dan pada saat penyampaian paparan pada Musprov Kadin Jabar ke V yang lalu, yang kemudian mendapat legitimasi dalam bentuk dukungan suara secara signifikan kepada kami dengan jumlah suara 50%.

 

  1. Rekomendasi bidang Organisasi dan Program Musprov Kadin Jabar ke V

 

  1. Situasi yang berkembang saat ini, terutama masalah-masalah yang muncul saat ini, baik issue-issue ekonomi nasional maupun regional Jawa Barat

Dari pemahaman ketiga hal dimaksud, maka disusunlah suatu program kerja kedalam tiga bagian pokok program, yaitu;

  1. Program yang berorientasi Pengembangan Internal; yaitu program kerja yang berkaitan dengan pengembangan Kadin-kadinda kab/kota se Jawa Barat baik masalah keorganisasian hingga ke pengembangan SDM nya dan  pengembangan Dunia Usaha dalam arti yang seluas-luasnya;

 

  1. Program Yang berorientasi Pengambangan Eksternal; yaitu program kerja yang berkaitan dengan peningkatan kelembagaan Kadin Jawa Barat dan Kadin di daerah dengan mitra Kerjanya yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

 

  1. Program Pengembangan Issue-issue strategis, yaitu program kerja yang sifatnya strategis baik untuk pengembangan Kadin sebagai organisasi maupun pengembangan ekonomi yang menyeluruh. Issue-issue tersebut yaitu Pengembangah Ekonomi yang Pro Usaha Kecil dan Pro Growth; Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pembiayaan penggunaan produk dalam negeri, dll.

Selanjunya azas-azas program tersebut di jabarkan kedalam Action Plan, yang kemudian kami  jabarkan kedalam suatu konsepsi sebagai berikut ;

  1. Strategic Plan; Yaitu konsep perencanaan jangka Pendek (Satu Tahunan), jangka menengah ( dua tahunan) dan jangka panjang (5 tahun).
  2. Prioritas Program : sebagai bagian dari long term planning, maka disamping membaginya dalam satuan waktu, juga di urut menjadi satuan issue yaitu apa yang kita sebut sebagai prioritas.
  3. Alokasi Dana.

 

VISI & MISI

 

Sebagaimana VISI yang disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat terpilih masa bakti 2008 -2013, yakni Mewujudkan KADIN Jawa Barat yang berdayaguna melalui pemberdayaan KADIN daerah, asosiasi/himpunan dan dunia usaha, dan sejalan dengan tema yang diusung dalam Rapat Pimpinan Provinsi Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009, maka program kerja Dewan Pengurus Masa Bakti 2008 -2013 akan berorientasi secara Internal maupun eksternal yang diperinci secara detail oleh masing-masing bidang kerja (Wakil Ketua Umum) dalam memudahkan pelaksanaannya.

 

Program Kerja Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009, bermuara kepada penguatan organisasi Kadin Kabupaten/Kota & Provinsi dan Asosiasi/Himpunan/Gabungan, terutama dalam rangka mengoptimalkan kemitraan Kadin Jawa Barat dengan Pemerintah Jawa Barat, memperbaiki dan mengoptimalkan kelembagaan infrastruktur dan sumberdaya SDM Kadin Jawa Barat; Kadin Kabupaten/Kota, asosiasi/Himpunan/Gabungan dan dunia usaha pada umumnya.

 

 

 

 

 

 

 

  1. 1.        Bidang Keorganisasian, Hubungan Kelembagaan, Kepranataan &  Keanggotaan
  • Penataan kembali & Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Kadin Jawa Barat
  • Rapat Kerja bidang Organisasi Kadin Jabar/Kabupaten/Kota
  • Rapat Koordinasi terpadu Kadin Indonesia/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota mengenai Standard Operating Prosedure (SOP) KADIN
  • Rapat Koordinasi terpadu dengan Anggota Luar Biasa (ALB) KADIN
  • Sosialisasi Eksistensi KADIN sebagai mitra sejajar Pemerintah, kaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987
  • Workshop KeKADINan
  • Pembentukkan Lembaga Advokasi Hukum dan Konsultansi Bisnis Kadin Jabar
  • Pembentukkan Dewan Pengembangan Ekonomi Jawa Barat
  • Kunjungan kerja ke Kadin Kabupaten/Kota & ALB
  • Pengembangan Sarana & Prasarana Organisasi (SDM & Perangkat)
  • Pengelolaan Sarana & Prasarana Organisasi
  • Penguatan anggota secara individu serta kelembagaan usahanya

 

  1. 2.      Bidang Perindustrian & Industri Kreatif
  • Sinkronisasi Program kerja Bidang Perindustrian & Industri Kreatif dengan Pemerintah/SKPD terkait
  • Kerjasama dengan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri & industri kreatif
  • Kerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan non formal
  • Kerjasama dengan BPLHD mengenai dampak lingkungan bersih hasil limbah industri
  • Program kemitraan dengan Perbankan untuk pemberdayaan industri kreatif
  • Pameran Industri , kerjasama dengan Dinas terkait dan Industri Besar
  • Program Kemitraan dengan Dinas Perindustrian Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam rangka pengembangan Industri Jawa Barat

 

  1. 3.      Bidang Informasi Usaha & Data
  • Kerjasama pengelolaan rubrik Kadin Jawa Barat di Surat Kabar Pikiran Rakyat
  • Kerjasama pemuatan berita Kadin ekspose di media cetak/media elektronik/internet
  • Kerjasama dengan Dinas terkait untuk program informasi dunia usaha & potensi unggulan
  • Pengelolaan & Penerbitan Majalah & Buletin Kadin Jabar
  • Pengelolaan Penerbitan Profil Kadin Provinsi,  Kabupaten dan Kota
  • Pengelolaan Blog-Milis Kadin Provinsi,  Kabupaten dan Kota
  • Pengelolaan Website Kadin Provinsi,  Kabupaten dan Kota
  • Pengadaan sarana-prasarana untuk mendukung proses pelelangan dengan sistem eprocurement
  1. 4.      Bidang Perbankan, Perpajakan & Jasa Keuangan Non Bank

 

  • Edukasi & sosialisasi Produk Perbankan baik konvensional maupun syariah dalam bentuk seminar, workshop & talkshow
  • Meningkatkan kerjasama dengan Asosiasi/Himpunan/Gabungan maupun Asosiasi formal lainnya, di bidang perbankan baik konvensional maupun syariah
  • Meningkatkan kerjasama & koordinasi dengan Pemerintah, SKPD & stakeholder
  • Meningkatkan fungsi intermediasi perbankan baik konvensional maupun syariah dengan pelaku usaha di Jawa Barat dalam rangka penyaluran kredit/pembiayaan
  • Meningkatkan komunikasi dan informasi melalui media dengan pelaku usaha dan perbankan baik konvensional maupun syariah
  • Memfasilitasi promosi dunia usaha bersama dengan kalangan perbankan konvensional / Syariah
  • Mendorong Pembentukan & Pendirian BPR KADIN yang independen, mandiri & professional untuk kegiatan sektor usaha
  • Mendorong terbentuknya lembaga penjaminan kredit daerah yang mandiri & professional oleh Pemerintah daerah
  • Sosialisasi sistem pajak kepada anggota Kadin
  • Pelatihan perpajakan berbasis ekonomi UMKM
  • Pembuatan Warta Perbankan Syariah BMT bekerjasama dengan ASBISINDO (Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia) Jawa Barat

 

  1. 5.      Bidang Pemberdayaan UMKM; Koperasi & Kemitraan

 

  • Klinik Konsultasi Kredit
  • Bimbingan teknis penyusunan proposal kredit bagi Koperasi & UMKM
  • Pelatihan konsultan keuangan mitra bank
  • Pelatihan sistem informasi e-commerce
  • Penyusunan database UMKM & Koperasi
  • Membangun jaringan pemasaran bagi UMKM secara nasional & internasional
  • Deklarasi Gerakan Kewirausahaan Provinsi Jawa Barat
  • Temu Bisnis Kemitraan Jawa Barat
  • Road Show Temu Usaha di 60 sentra bisnis se-Jabar
  • Pelatihan tata laksana ekspor bagi UMKM & Koperasi
  • Pameran UMKM & Koperasi dalam dan luar negeri
  • Pengembangan sistem Informasi berbasis IT bagi UMKM & Koperasi
  • Pelatihan kewirausahaan baru (WUB) berdasarkan program yang telah dibangun oleh Kadin Indonesia
  • Pelatihan Business Plan & Kelayakan Usaha
  • Pelatihan Manajemen Usaha berbasis Teknologi
  • Bimbingan teknis penataan kelembagaan Koperasi

 

  1. 6.      Bidang Perdagangan, Promosi & Investasi
  • Forum Dialog dengan Pemerintah; SKPD terkait & Stakeholder mengenai pengembangan investasi di Jawa Barat
  • Kerjasama dengan Pemerintah & OPD terkait mengenai kebijakan & regulasi yang mendukung dunia usaha
  • Kerjasama dengan BPPMD Jawa Barat dan Dinas terkait termasuk Pemkab/Pemkota dan Kadin Kabupaten/Kota membuat program Dewan Investasi Jawa Barat
  • Membangun jaringan keluar negeri Pendirian Businees Information Centre
  • Pendirian Trading House
  • Optimalisasi & menindaklanjuti aktifitas  Kantor Perwakilan Kadin Jabar di Luar Negeri
  • Pemanfaatan Gedung pameran sebagai sarana promosi yang berlokasi di Bandung

 

  1. 7.      Bidang Ketenagakerjaan/SDM; Jasa Pendidikan & Pelatihan
  • Workshop BKSP Jawa Barat
  • Tindaklanjut Program Pemagangan dengan Kei-kei Networking
  • Kerjasama dengan JETRO untuk pengadaan tenaga ahli bagi perusahaan besar dan yang membutuhkan bimbingan tenaga ahli
  • Program kemitraan dengan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi & Balai Latihan Kerja serta Dinas Pendidikan Jawa Barat mengenai bentuk-bentuk pelatihan tenaga kerja
  • Koordinasi dengan APINDO Jawa Barat mengenai pengiriman tenaga kerja
  • Pameran Bursa Tenaga Kerja, kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Jawa Barat dan Industri
  • Program Pelatihan & Pendidikan untuk Kadin Kabupaten/Kota
  • Kerjasama dengan dinas terkait untuk pelatihan Standard Operating Procedure (SOP) bagi karyawan
  • Program pelatihan pemagangan bagi pengangguran & pensiunan, kerjasama dengan DIHK/AHK
  • Program Peningkatan SDM bagi para pelaku usaha, kerjasama dengan dinas terkait

 

  1. 8.      Bidang Infrastruktur, Kawasan Industri & Properti
  • Melakukan kajian terhadap regulasi investasi infrastruktur untuk bahan masukan dalam upaya penyusunan kebijakan infrastruktur yang kondusif dan merata
  • Pembahasan regulasi investasi Infrastruktur di Jawa Barat
  • Mengadvokasi tentang legalitas terhadap status kepemilikan rumah susun
  • Melakukan kajian bersama mengenai Undang-Undang Pokok agrarian No. 5/1960 tentang Agraria, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan, kemudian menyusun draft usulan revisi terhadap Undang-Undang Pokok agrarian No. 5/1960, termasuk Perpres No. 36/2005 junto Perpres No. 65/2006 tentang Pembebasan lahan untuk pengembangan infrastruktur, sehingga iklim investasi lebih kondusif
  • Mendorong mempercepat realisasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum, meliputi : a. Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan; b. Peningkatan manajemen pembangunan infrastruktur; c. Perkuatan kelembagaan
  • Membahas bersama pemerintah tentang RUU Kawasan Ekonomi Khusus
  • Implementasi mengenai fasilitas dan kemudahan pada pajak daerah & retribusi
  • Kompensasi terhadap terjadinya potential lost PAD Pemerintah Kabupaten/Kota akibat adanya penetapan KEK pada lokasi tertentu
  • Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Direktorat Jenderal Pajak
  • Mengusulkan kepada Pemerintah agar kepemilikan properti bagi orang asing diperluas, dengan jalan memperpanjang hak pakai
  • Mendorong pengesahan perubahan PP.41 tahun 1996 tentang jangka waktu hak pakai oleh orang asing
  • Menerbitkan database perkembangan properti yang dapat diakses oleh semua pihak dan investor asing
  • Pengembangan perumahan pemukiman dan aturan KASIBA & LISIBA
  • Mendorong keluarnya Perda yang mengatur tentang BOT

 

  1. 9.      Bidang Pertanian; Kehutanan & Peternakan
  • Mendorong tumbuhnya industri pertanian
  • Memfasilitasi pengembangan komoditas pertanian yang prospektif
  • Memfasilitasi tumbuhnya industri beras organik di areal persawahan
  • Memfasilitasi tumbuhnya industri beras huma/ agroforestry berbasis beras
  • Memfasilitasi pengembangan komoditas perkebunan & kehutanan yang prospektif
  • Memfasilitasi peluang pengembangan komoditi peternakan (domba garut, ayam organik, sapi potong, sapi perah)
  • Menjalin kemitraan dengan stakeholder melalui business matching, trade, dll
  • Pelatihan kewirausahaan pertanian, perkebunan, kehutanan & peternakan
  • Mendorong tumbuhnya industri kompos curah, baik dari sampah perkotaan maupun dari pertanian terpadu

 

 

  1. 10.     Bidang Kelautan, Perikanan & Lingkungan Hidup
  • Forum dialog dengan pihak terkait, terutama dengan dinas Perikanan dan kelautan Jawa Barat; Dinas Kimpraswil Jawa Barat; BPLHD Jawa Barat
  • Rapat koordinasi terkait dengan SKPD terkait; Asosiasi terkait & Kadin Kabupaten /Kota
  • Intermediasi Perbankan untuk para pengusaha UMKM di bidang Perikanan & Kelautan
  • Pelatihan Kepada nelayan dalam hal mempergunakan motor/perahu nelayan bermesin diesel
  • Koordinasi Program kerjasama dengan Asosiasi Perikanan tentang jaring apung di daerah jatiluhur –Purwakarta & Pelabuhan Ratu
  • Pembuatan mesin tepung
  • Kerjasama dengan SKPD terkait dalam rangka pemberdayaan para nelayan untuk pemasaran dan penyediaan fasilitas frezer (compressor penyimpan ikan)
  • Sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan
  • Program kerjasama dengan BPLHD Jawa Barat mengenai K3 (Program Pemerintah Jawa Barat) kaitan dengan lingkungan hidup

 

 

  1. 11.     Bidang Energi & Sumberdaya Mineral
  • Audiensi ke Dinas Pertambangan & Energi Jawa Barat
  • Audiensi ke Pusat Sumber Daya Geologi Jawa Barat
  • Inventarisasi keterlibatan Dewan Pengurus Cabang dalam sektor pertambangan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat
  • Mengupayakan penyusunan peta potensi sumber daya mineral di Jawa Barat dengan komoditas unggulannya atau database, kerjasama lintas sektoral dengan bidang informasi data & usaha
  • Sosialisasi Undang-Undang MINERBA yang baru Tahun 2009
  • Dialog Sektor Sumber Daya Mineral Jawa Barat
  • Rapat Koordinasi dengan para pengusaha dan Asosiasi sektor pertambangan Jawa Barat
  • Menyusun database Badan usaha yang berdomisili di Jawa Barat dan sektor hilir migas, kerjasama dengan Pertamina III; Hiswana Migas
  • Usulan perubahan tata niaga pada industri hilir migas di Indonesia, salah satunya kebijakan Pemerintah berupa program konvensi Minyak tanah ke elpiji
  • Intensifikasi komunkasi dengan pihak terkait : Pertamina ; Dinas Pertambangan & energi; Dinas Sumber Daya Mineral & asosiasi
  • Mendorong tumbuh berkembangnya bisnis energi alternatif

 

  1. 12.     Bidang Pariwisata, Perhubungan & Telematika
  • Mendorong pemerintah untuk meningkatkan sarana penunjang di bandara agar dapat didarati pesawat air bus &  jam operasi bandara Husein Sastra Negara (PCN)
  • Mendorong adanya peraturan Peremajaan & rehabilitasi sarana transportasi agar memenuhi persyaratan
  • Merancang paket-paket pariwisata Jawa Barat, bekerjasama dengan ASITA Jawa Barat & PHRI Jawa Barat yang memiliki nilai jual calon wisatawan
  • Adanya sarana pementasan secara regular atraksi kesenian di Jawa Barat
  • Road show dengan Asosiasi Pariwisata di Jawa Barat
  • Standarisasi peraturan perhotelan di Jawa Barat
  • Pemberdayaan LPS Pariwisata , difasilitasi oleh BKSP Jawa Barat
  • Tindaklanjut kerjasama dengan Bapesitelda Jawa Barat mengenai LPSE
  • Mendorong terwujudnya West Java International Airport di Majalengka

 

 

 

 

  1. 13.     Bidang Konstruksi & Jasa Konsultansi
  • Kerjasama dengan Pemerintah dalam hal melakukan pembekalan dan sosialisasi sistem e-procurment untuk jasa konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi/Asosiasi Perusahaan jasa konstruksi
  • Melaksanakan kegiatan sertifikasi terhadap Badan Usaha di Bidang Jasa Konsultansi Non Konstruksi , kerjasama dengan INKINDO Jawa Barat
  • Mengadakan hubungan yang intensif dengan SKPD Jawa Barat dan atau lembaga pembuat kebijakan yang terkait dengan usaha jasa konstruksi dan konsultansi
  • Membina  kerjasama dengan LPJKD Jawa Barat dalam rangka meningkatkan & memperjuangkan aspirasi anggota/ asosiasi di bidang usaha jasa konstruksi & konsultansi
  • Melakukan inventarisasi beban-beban ekonomi biaya tinggi pada usaha jasa konstruksi & konsultansi
  • Mengadakan kerjasama dengan institusi di bidang pendidikan dan pelatihan untuk bidang konstruksi & konsultansi
  • Mengupayakan modal kerja bagi usaha jasa konstruksi dan konsultansi dalam sistim perbankan nasional
  • Melakukan kajian mengenai berbagai hal tentang perpajakan di bidang usaha jasa konstruksi & konsultansi

 

** Sekretariat Kadin Jawa Barat

  • Workshop Sekretariat Kadin Jawa Barat
  • Pelatihan Manajemen Keuang staf sekretariat Kadin Jabar
  • Pelatihan Manajemen kearsipan & kepustakaan Sekretariat Kadin Jabar
  • Program Personal Talent System (PTS) Tahap II: Analisis Kondisi Staf
  • Workshop Sekretariat Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota
  • Pelatihan Pembuatan materi; pidato ; proposal
  • Survey dan analisis kebutuhan anggota
  • Pengembangan Aplikasi e-market  place Kadin Jawa Barat
  • Pelatihan Pengelolaan e-market
  • Pelatihan ATA-CARNET
  • Training of Trainer (TOT) dari Kadin Indonesia, kerjasama dengan ILO
  • Pembuatan Modul layanan untuk anggota
  • On-line system Keanggotaan (SIM Keanggotaan) Kadin Provinsi-Kabupaten-Kota
  • Penerapan Sistem Manajemen ISO 9000:2001

 

 

 

 

PIMPINAN SIDANG KOMISI B

    Ketua,                                                                         Sekretaris, 

 

TTD                                                                                 TTD

 

 (Drs. P.E. INDRATO, M.Si., HDII)                                              (Ir. Rika Listikawati)  

Anggota- Anggota

 

          TTD                                      TTD                                     TTD

 

        ( YANA )                            ( RUKMANA )               ( IWAN GUNAWAN S.S,. M.M )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT KEPUTUSAN

RAPIMPROV KADIN JAWA BARAT TAHUN 2009

NOMOR : 03/RAPIMPROV 2009/KADIN JABAR/V/2009

 

Tentang

 PROGRAM KERJA TAHUN 2009

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI JAWA BARAT

 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Rapat Pimpinan Provinsi

Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Tahun 2009

 

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan Fungsi dan Peran Kadin Jawa Barat dimasa yang akan datang, maka dipandang perlu untuk membahas Program Kerja dalam Sidang Komisi-B
    2. Bahwa Hasil Sidang Komisi-B Program Kerja dalam Rapat Pimpinan Provinsi Kamar Dagang dan industri Jawa Barat Tahun 2009, dinyatakan sah dan mengikat organisasi KADIN dan anggotanya, maka perlu ditetapkan Keputusan RAPIMPROV KADIN Jawa Barat Tahun 2009 tentang pengesahan hal tersebut.

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
    2. Keppres No. 61 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN
    3. Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor: Skep/074/DP/V/2009 tentang Pengesahan Penyempurnaan Struktur Organisasi dan  Susunan Personalia Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat Sisa Masa Bakti 2008 – 2013.
    4. Rapat Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat, tanggal 03 April 2009
    5. Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat, Nomor : Skep.0076/KU/III/2009 tentang Pembentukkan Kepanitian Penyelenggara RAPIMPROV KADIN Jawa Barat Tahun 2009.

 

Memperhatikan : 1. Rancangan tentang Rencana Program Kerja Kadin Jawa Barat Tahun 2009, yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah
    2. Saran dan Pendapat serta kesepakatan para Peserta & Peninjau RAPIMPROV KADIN Jawa Barat Tahun 2009 dalam Sidang Komisi B dan Sidang Pleno II

 

MEMUTUSKAN

       
Menetapkan : Ketetapan RAPIMPROV Kadin Jawa Barat Tahun 2009 tentang Program kerja Kadin Jawa Barat Tahun 2009
Pertama : Program Kerja KADIN Jawa Barat Tahun 2009 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada ketetapan ini
Kedua : Program Kerja Kadin Jawa Barat Tahun 2009 tersebut merupakan Program kerja Prioritas lintas sektoral dan kegiatan-kegiatan yang dijalankan dengan mengacu pada kebijakan Organisasi & APBO
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali bila diperlukan atas kesepakatan para peserta RAPIMPROV ini.

 

Ditetapkan di       : Bandung

Pada Tanggal       : 28 Mei 2009

Jam                    : 17.45

 

Rapat Pimpinan Provinsi Tahun 2009

Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat

 

PIMPINAN  SIDANG

              Sekretaris,                                                                  Ketua,

 

                   TTD                                                                         TTD

 

  ( RUDI RAKIAN )                                                   ( AGUNG S SUTISNO )

 

Anggota- Anggota

 

                    TTD                                 TTD                                          TTD

 ( HERMAN MUCHTAR )          (IWAN GUNAWAN)                    ( BASIT SUBAHI )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA&PENINJAU
  2. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KADIN PROVINSI JAWA BARAT No: SKEP.0076/KU/III/2009 TENTANG PEMBENTUKAN KEPANITIAAN PENYELENGGARAAN RAPAT PIMPINAN PROVINSI (RAPIMPROV) 2009 KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI JAWA BARAT
  3. LAPORAN KEUANGAN RAPAT PIMPINAN PROVINSI (RAPIMPROV) 2009 KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI JAWA BARAT