You are currently browsing the monthly archive for February 2009.

dscn3776Inilah pertama kali sejak Ketua Umum terpilih, Aung S. Sutisno, Rapat Dewan Pengurus Lengkap berlangsung di Kadin Lounge-Dago Plaza, Bandung. Hadir dalam acara tersebut 13 Wakil Ketua Umum beserta seluruh Komite Tetap dan waikil-wakilnya. Disamping momentun ini digunakan untuk perkenalan masing-masing personal pengurus, karena baru pertama kalinya bertemu, juga disampaikan rencana program kerja dari masing-masing Wakil Ketua Umum. Rencana Program tersebut kemudian akan di syahkan dalam Rapim Kadin Jawa Barat bulan maret mendatang, sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh Bidang Organisasi. fscn3780

Bervariasinya program-program yang disampaikan olehmasing-masing ke 13 Wakil Ketua Umum, namun secara garis besar dapat di katagorikan yaitu sebagai berikut; (1). Peningkatan Pelayanan Kepada anggota dan dunia usaha; (2). Berbagai macam Pembinaan dan Pelatihan; (3).Memperluas jaringan usaha/networking dengan berbagai pihak; (4).Pengembangan eknomi kreatif dan peluang-pluang usaha; (5). Sinergitas dengan birokrasi; dll.

Usai Rapat Dewan Pengurus Lengkap, para WKU kemudian mengadakan pertemuan masing-masing, yang intinya untuk lebih memantapkan program-program yang diusulkan tersebut dan kekompakan kelompok masing.

Read the rest of this entry »

ags-dihk

ags-gosche

Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »

Penulis : Hanum
JAKARTA–MI: Presiden menunjuk delapan menteri kabinet Indonesia Bersatu masuk dalam tim nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P3DN). Tim ini akan melakukan evaluasi berkala akan dilakukan setiap enam bulan.

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2009 tentang P3DN, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Februari 2009. Delapan menteri tersebut adalah Menteri Perindustrian yang merangkap ketua, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Tiga menteri lainnya yaitu Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Negara BUMN, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.

Sementara, Menteri Perdagangan bertugas mengkoordinasikan kampanye penggunaan produk dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah pusat an daerah, BUMN dan BUMD. Timnas P3DN akan mengawasi pelaksanaan Inpres yang mewajibkan penyerapan produk dalam negeri dalam setiap belanja pemerintah pusat dan daerah, yang didanai dari APBN/APBD. Langkah ini sebagai upaya mengantisipasi dampak krisis terhadap pasar domestik.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Fazwar Bujang menyambut baik Inpres P3DN ini. Ia mendesak agar pemerintah dapat memberikan preferensi harga lebih tinggi untuk produk domestik dibandingkan produk impor, seiring dengan adanya rencana pemerintah mewajibkan penyerapan produksi ini.

“China memberikan tax rebate (subsidi pajak) sebesar 15%. Bahkan untuk bahan bakun ekspor diberi impor duty 30%. Harusnya kita juga diberikan perlindungan 30% juga. Kalau ada tender dalam proyek-proyek pemerintah, ini harusnya diperhatikan,” tegasnya. (Zhi/OL-06)

Read the rest of this entry »

Selasa, 17 Februari 2009 15:37 WIB

JAKARTA–MI: APBN 2009 memuat enam program pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) yang diharapkan dapat mendorong perkembangan UMKMK di tengah dampak krisis global.

“Ada enam program pemberdayaan UMKMK selama 2009,” kata Dirjen Anggaran Depkeu, Anny Ratnawati di Gedung PTB PNMB Jakarta, Selasa (17/2).

Enam program dimaksud adalah program penciptaan iklim usaha UMKMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp24,9 miliar, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKMK Rp224,4 triliun, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKMK sebesar Rp75,6 miliar.

Tiga program lainnya adalah program pemberdayaan usaha skala mikro Rp283,3 miliar, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Rp19,0 miliar, dan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Rp1,0 miliar.

Kebijakan pemberdayaan UMKMK merupakan upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup,” katanya.

Sementara itu, pemerintah juga menurunkan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat. Pada Februari 2009 ini pemerintah juga mempertahankan harga BBM bersubsidi meskipun sebenarnya harga yang berlaku saat ini sudah berada di bawah standar keekonomian.

Khusus untuk subsidi BBM jenis solar, pemerintah menambah alokasi dana subsidinya hingga mencapai Rp2,8 triliun. Sebelumnya alokasi dana untuk subsidi BBM dalam APBN 2009 sebesar Rp57,6 triliun.

Dengan harga harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$44,3 per barel sementara dengan kurs Rp11.000 per dolar AS, maka harga Rp4.500 per liter (premium) sudah berada di bawah harga keekonomian apalagi untuk solar. (Ant/OL-02)

Read the rest of this entry »

Blog Stats

  • 21,385 hits
February 2009
M T W T F S S
    Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

Top Clicks

  • None

Archives